PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEREDARAN SKINCARE ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (Studi Kasus di BBPOM Semarang)

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan jumlah permintaan pada skincare menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang melindungi hak - hak konsumen. Perlindungan Konsumen adalah upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dan Peran BPOM atas peredaran skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu didasarkan pada sumber buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dll., serta studi lapangan melalui wawancara langsung ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang terkait dengan peredaran skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa skincare ilegal saat ini masih banyak yang beredar di pasaran, sehingga perlu perlindungan hukum bagi konsumen oleh pemerintah yang berupa jalur hukum baik melalui pengadilan (litigasi) atau non litigasi sesuai dengan undang – undang yang berlaku. BPOM sebagai lembaga pengawas yang berperan mengawasi peredaran skincare ilegal. Hambatan dan upaya yang dihadapi oleh BPOM atas peredaran skincare ilegal yaitu hambatan internal dan eksternal serta upaya melalui komunikasi, informasi dan edukasi, pemeriksaan atau inspeksi