PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILAKUKAN MELALUI ONLINE (E-COMMERE)

Jual beli melalui online atau electronic commerce (e-commerce) sudah semakin berkembang pada saat ini. Jual beli melalui online atau electronic commerce (e-commerce) tanpa adanya tatap muka yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Dalam jual beli melalui online atau electronic commerce (ecommerce) dalam praktek bisa juga merugikan pembeli atau konsumen,sehingga perlu adanya perlindungan konsumen apabila dalam jual beli tersebut ada indikasi merugikan konsumen. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan jual beli melalui online?; dan upaya hukum apasajakah yang bisa dilakukan konsumen bila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui online (E-Commerce)? Hasil penelitiannya adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh konsumen bisa diketahui dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan mengajukan gugatan melalui perdata maupun Pasal 23 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya memberikan para pihak untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Uapaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa terhadap jual beli bisa dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bisa dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa dilihat dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk penyelesaian di luar pengadilan bisa dilakukan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, dan konsultasi