TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGERJAKAN KAWASAN HUTAN SECARA TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 495/Pid.Sus/2022/PN.Kdi)

Penelitian ini membahas tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tanpa izin yang mengancam keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan. Secara yuridis, pengaturan hukum terhadap tindak pidana ini telah diatur dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (A) pengaturan tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tanpa izin, (B) pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.Kdi, dan (C) akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana ini diatur secara tegas dengan larangan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan dan ancaman sanksi yang berat. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum, pendekatan sosiologis terkait dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta pendekatan filosofis yang menekankan keberlanjutan lingkungan. Putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara enam bulan dan denda Rp500.000.000,00, serta perampasan alat berat sebagai barang bukti untuk negara. Namun, putusan ini belum mencakup langkah konkret untuk pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk mencegah kerusakan hutan di masa depan serta memastikan keadilan substantif dalam penegakan hukum kehutanan