PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE

Keberadaan transaksi jual beli melalui e-commerce merupakan respons masyarakat terhadap kemajuan teknologi yang memudahkan akses terhadap barang dan jasa. Meskipun menawarkan kemudahan, transaksi ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan rasa aman dan kepastian hukum bagi konsumen. Konsumen yang melakukan pembayaran kepada penjual melalui platform e-commerce sering kali berada dalam posisi rentan, mengingat kesulitan dalam memastikan keaslian barang dan kepastian penerimaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE). Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menangani sengketa yang muncul dalam transaksi e-commerce, bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, masih banyak kasus sengketa konsumen yang terjadi, menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam konteks e-commerce belum sepenuhnya efektif. Menurut Schuit, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari unsur idiil, operasional, dan aktual. Meskipun unsur idiil dan operasional telah ada, unsur aktual—yang mencakup keputusan dan tindakan masyarakat terhadap sistem hukum—masih menjadi tantangan, terutama dalam konteks e-commerce yang bersifat global dan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum dalam transaksi e-commerce dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan konsumen dalam sistem ini