TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DALAM PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 70/PDT.G/2022/PN MPW)

Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu dalam satu rumah tangga, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, salah satunya terkait dengan harta bersama atau harta gono-gini. Ketika perceraian terjadi, pembagian harta gono-gini sering menjadi permasalahan hukum yang kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa antara mantan suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta gono-gini serta bagaimana seharusnya pembagian harta dilakukan setelah perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mpw. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam putusan hakim terkait pembagian harta gono-gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam studi kasus ini, hakim menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk sebidang tanah dan kendaraan, dikategorikan sebagai harta bersama dan harus dibagi secara adil dengan proporsi 50% untuk masing-masing pihak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan sering mengalami kendala, seperti penolakan salah satu pihak untuk menyerahkan bagian harta atau tidak adanya kesepakatan mengenai nilai aset