UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENADAH SEPEDA MOTOR

Penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak signifikan terhadap ketertiban masyarakat. Tindak pidana ini berkaitan erat dengan peredaran barang hasil kejahatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kriminalitas serta menghambat penegakan hukum yang efektif. Sebagai aparat penegak hukum, Polisi memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penadahan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penadahan dalam hukum positif di Indonesia, kebijakan serta peran Polisi dalam menanggulanginya, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan penal (sarana hukum pidana) dan non-penal (sarana di luar hukum pidana). Upaya penal mencakup penegakan hukum yang ketat melalui penindakan terhadap pelaku, sementara upaya non-penal mencakup kegiatan preventif seperti sosialisasi dan kerja sama dengan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, Polisi menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan sumber daya, kompleksitas modus operandi pelaku, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memberantas tindak pidana penadahan secara efektif