AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK LAHIR DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF UU NO 16 TAHUN 2019

Perkawinan siri adalah bentuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama, sehingga perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama, tetapi si pelaku perkawinan tidak mendaftarkan atau mencatatkan diri pada Kantor Urusan Agama (KUA)/Pegawai Pencatat Nikah. Rumusan masalah penelitian ini yaitu : (1) pengertian pekawinan dibawah tangan, (2) akibat hukum anak lahir dari perkawinan dibawah tangan sebelum dan sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan (3) pengaturan perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Diskriptif Empiris. Hasil Penelitian sebagai berikut : Perkawinan siri yaitu Perkawinan yang tidak terdaftar di KUA. Akibat hukum perkawinan siri yaitu: (1) suami istri tersebut tidak dapat diakui oleh hukum (undang-undang) sebagai suami istri yang sah (Pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2019); (2) Status anak-anak : Anak-anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar statusnya adalah dianggap bukan sebagai anak yang sah (Pasal 42 dan 43 Undang-undang No. 16 Tahun 2019); (3) Masalah harta bersama (pasal 35, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019); dan (4) Masalah Warisan. Dampak hukum perkawinan di bawah tangan atau pernikahan siri sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010, adalah khusus pada pemberlakuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang No 16 Tahun 2019. sebagai berikut : sesudah keluar Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan di bawah tangan atau pernikahan siri : (1) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya, dan (2) memungkinkan untuk dapat mempunyai hubungan perdata dengan lelaki yang merupakan ayah biologisnya.