PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)

Pertumbuhan industri dan perdagangan digital diera global ini semakin meningkat dan kompleks, sehingga persaingannya semakin tinggi, persaingan tersebut menyangkut berbagai merek terkenal di berbagai dunia. Merek terkenal memberikan keunggulan kompetitif melalui loyalitas pelanggan dan pengakuan pasar, namun rentan terhadap peniruan dan pemalsuan. Perlindungan hukum diberikan melalui pendaftaran di DJKI berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 dengan sistem "first to file," yang menjamin hak eksklusif selama 10 tahun (dapat diperpanjang). Rumusan masalah : (1) faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa merek ?, dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia, berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung 119 PK/Pdt.SusHKI/2017 ?, Tipe penelitian menggunakan yurudis normatif, sepesifikasi penelitian bersifat deskriptif, sumber data yaitu data, sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, metode penyajian data secara naratif, metode analisa data secara kualitatif. Data diperoleh dari sumber sekunder, termasuk dokumen hukum primer (UUD, UU Merek 2016, peraturan pemerintah, TRIPS, dan putusan MA) serta bahan hukum sekunder dan tersier (jurnal, artikel, kamus hukum), yang dikumpulkan melalui telaah arsip dan dokumen. Hasil penelitian mengungkap bahwa merek berfungsi sebagai identitas unik yang menjamin mutu produk dan membangun kepercayaan konsumen. Sengketa merek muncul akibat kelalaian riset pra-pendaftaran, perbedaan wilayah hukum, ketidakjelasan perjanjian lisensi, serta faktor ekonomi, budaya, regulasi, dan pengawasan yang kurang. Kasus sengketa antara PT Gudang Garam dan H. Ali Kosen menunjukkan bahwa pendaftaran merek yang tepat dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk melindungi nilai ekonomi dan reputasi merek terkenal