PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat secara resmi seringkali menimbulkan permasalahan hukum terutama terkait status dan hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak hasil perkawinan di bawah tangan, implikasi terhadap kepastian hukum anak, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut. Penelitian ini juga menyoroti kendala-kendala yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak hasil perkawinan di bawah tangan serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kasus, khususnya perkara Aisyah Mochtar dan Moerdiono yang kemudian menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata, memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum, serta memberikan masukan bagi masyarakat terkait pelaksanaan perkawinan yang sah demi perlindungan dan kepastian hukum anak