Tinjauan Yuridis Terhadap Kesenjangan Realitas Sosial Dalam Pengaturan Usia Dini Pernikahan : Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Wonoplumbon Kecamatan Mijen

Pernikahan anak masih menjadi permasalahan yang signifikan di Desa Wonoplumbon, Kecamatan Mijen, meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial dalam penerapan aturan usia minimum pernikahan serta dampak yang ditimbulkan dari keberadaan regulasi tersebut di masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, aparat desa, serta keluarga yang terdampak, serta observasi langsung terhadap pola sosial yang mendorong praktik pernikahan anak. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dokumen kebijakan dan putusan dispensasi pernikahan dari pengadilan sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, pernikahan anak masih marak terjadi akibat faktor sosial, budaya,ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tekanan tradisi yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi sosial serta kondisi ekonomi yang terbatas menjadi penyebab utama ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan.Dampak dari ketidaksesuaian ini cukup kompleks. Di satu sisi, regulasi membawa dampak positif berupa peningkatan perlindungan hukum, kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan akses kesehatan reproduksi yang lebih baik. Namun, di sisi lain, regulasi ini juga menghadapi tantangan besar dalam implementasinya, sehingga pernikahan anak tetap berlangsung secara informal atau melalui jalur dispensasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, serta penguatan peran tokoh agama dan masyarakat dalam mengubah persepsi budaya terkait pernikahan anak.