UPAYA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA

Penelitian ini berjudul “Upaya Pemkot Kota semarang dalam rangka pelestarian benda cagar budaya”. Tipe penelitiannyanya adalah yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisitis. Sumber utama dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Hasil penelitiannya adalah bahwa upaya Pemkot dalam rangka pelestarian benda cagar budaya berpedoman pada Undang Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, dan untuk dapat dilaksanakan dikeluarkan peraturan yang berkaitan dengan benda cagar budaya. Secara historis diatur dengan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Semarang No.646/50/1992 Tentang Konservasi Bangunan Bangunan Kuno/Bersejarah di Wilayah Kotamadya Dati II Semarang, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah No. 1883 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kota lama dan telah digantikan dengan Perda Kota Semarang No. 2 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota lama. Upaya pemerintah dalam melindungi benda cagar budaya adalah dengan pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan dan pengembangan kawasan kota lama Semarang adalah untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung di dalam proses perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolan lingkungan sendiri. Kendala-kendala dalam melaksanakan pelestarian benda cagar budaya yaitu adanya penguasaan dan pemanfaatan yang sangat beragam dan terdapatnya pemanfaatan yang tidak sesuai kebijakan tata ruang yang telah ditentukan, kemampuan pendanaan yang terbatas dari pemerintah daerah dalam penyediaan berbagai fasilitas lingkungan, danya perbedaan visi/kepentingan berbagai pihak terhadap keberadaan bangunanbangunan kuno, adanya perembesan air laut, banjir air pasang (rob) dan jaringan utilitas yang belum memadai, adanya factor komersial yaitu dengan banyaknya pemugaran bangunan-bangunan kuno yang mempunyai nilai sejarah karena telah dibeli dan dipugar untuk diganti dengan bangunan-bangunan lain dengan melihat tempat yang strategis sebagai tempat udaha bisnis, adanya factor politis, sulitnya untuk menginventarisir benda cagar budaya karena tempat yang sulit dijangkau, kurang adanya koordinasi antara instansi yang terkait sehingga menyulitkan petugas yang berada di lapangan