TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UPPD SAMSAT JEPARA

bayaran pajak kendaraan bermotor di Jepara. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pendapatan daerah. Namun masih terdapat kendala dalam pemungutan pajak, terutama masih tingginya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), fenomena lambatnya pembayaran PKB seringkali menjadi permasalahan serius baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga dapat menghambat kelancaran fungsi anggaran daerah. Rumusan masalah pada studi ini adalah (1) Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran PKB di Kota Jepara ? (2) Apa saja faktor-faktor penghambat terhadap penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran PKB di Kota Jepara? (3) Bagaimanakah langkah-langkah yang dilaksanakan Kantor Samsat UPPD Jepara terhadap tunggakan PKB ? Tujuan penelitian ini diantaranya (1) Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran PKB di Kota Jepara. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap penegakan hukum atas keterlambatan pembayaran PKB di Kota Jepara. (3) Untuk mengetahui langkahlangkah yang dilaksanakan Kantor Samsat UPPD Jepara terhadap tunggakan PKB. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang melakukan pendekatan dengan cara meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kenyataan atau praktek yang sebenarnya. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jepara, sebelum pemberian sanksi administrasi berupa denda dan pemblokiran, SAMSAT UPPD Jepara memberi peringatan melalui petugas yang datang secara langsung ke rumah wajib pajak atau dikenal dengan istilah “door to door” dengan membawa Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, surat tersebut berisi keterangan bahwa wajib pajak telah melewati jatuh tempo alasan wajib pajak terlambat membayarkan pajaknya, apabila wajib pajak masih belum melunasi pajaknya, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo. Menurut Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa jika pajak kendaraan tidak dibayarkan maka kendaraan dianggap “mati” secara administrasi karena STNK mati 2 tahun atau lebih