PROSEDUR TETAP PETUGAS IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI KOTA SEMARANG

Penulisan Skripsi dengan Judul Prosedur Tetap Petugas Imigrasi Dalam Pencegahan dan Penangkalan Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Keimigrasian Di Kota Semarang. Pencegahan dan penangkalan Warga Negara Asing oleh petugas imigrasi memiliki beberapa latar belakang yang penting, yang berkaitan dengan keamanan nasional, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan negara di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Permasalahan bagaimana prosedur tetap petugas imigrasi dalam pencegahan dan penangkalan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian di Kota Semarang dan hambatanhambatan dan upaya yang dihadapi petugas imigrasi dalam pencegahan dan penangkalan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanghgaran hukum keimigrasian di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sumber data skunder dan data primer dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi serta menganalisa data penelitian dengan cara diskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian prosedur tetap petugas imigrasi dalam pencegahan dan penangkalan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian di Kota Semarang, diatur dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan beberapa peraturan terkait, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Pejabat Direktoral Jendral Keimigrasian. Secara keseluruhan, prosedur tetap petugas imigrasi dalam pencegahan dan penangkalan pelanggaran hukum keimigrasian di Kota Semarang bertujuan untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran hukum di bidang keimigrasian, melalui peningkatan kapasitas sumber daya, pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antar instansi terkait. Meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya kolaboratif antara instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan pelanggaran hukum keimigrasian