PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAH DESA YANG BERSIH DI KABUPATEN GROBOGAN

Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan Pemerintahan, landasan pemikiran dalam pengaturannya adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma baru otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut ternyata dinilai belum cukup memberikan ruang bagi desa untuk berkreasi dalam skema kewenangan yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, Menemukan langkah-langkah yang perlu ditempuh Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan hukum normatif. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun partisipasi menyeluruh dan saling menguatkan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Hubungan Pemerintah Desa dengan BPD bersifat mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hukum disamping merupakan kumpulan peraturan yang bersifat normatif, juga dilihat sebagai gejala sosial yang bersentuhan langsung dengan variabel lain. Penelitian ini ingin melihat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang bersih di Kabupaten Grobogan yaitu di Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa belum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik fungsi legislasi dan pengawasan. tingkat pendidikan sumber daya manusia yang kurang, kurangnya pengalaman di bidang pemerintahan serta tidak adanya peraturan yang jelas hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa. Maka perlu adanya koordinasi yang jelas antara pemerintah Desa dengan BPD agar fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan baik. Anggota BPD harus lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan sehingga mampu mewujudkan pemerintahan
desa yang bersih