PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menimbulkan dampak traumatik jangka panjang bagi korban. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki peran krusial dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan pelaku kejahatan ini diadili secara adil dan korban mendapatkan keadilan serta perlindungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran JPU dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur, meliputi tahapan prapenuntutan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPU memiliki tanggung jawab besar dalam mengumpulkan bukti yang kuat, menyusun dakwaan yang tepat, serta mengajukan tuntutan yang sesuai dengan beratnya perbuatan pelaku. Selain itu, JPU juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap korban selama proses peradilan dan memastikan hak-hak korban terpenuhi. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi JPU dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, seperti keterbatasan bukti, trauma yang dialami korban, dan tekanan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas JPU, koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum, serta dukungan dari masyarakat untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan secara efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku