IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS TANAH PADA SERTIFIKAT HAK MILIK

Latar Belakang Skripsi ini adalah Sengketa batas tanah masih sering terjadi di Indonesia meskipun sertifikat hak milik seharusnya memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi peraturan perundangundangan dalam penyelesaian sengketa batas tanah dan mengidentifikasi faktorfaktor penyebabnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan? dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkannya? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Penyelesaian sengketa batas tanah di Indonesia berlandaskan pada hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, UUPA (UU No. 5 Tahun 1960), PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hingga Permen ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020, yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa, baik melalui jalur administrasi di Kantor Pertanahan maupun jalur pengadilan, serta menetapkan tahapan penanganan sengketa, proses penyelesaian, dan bentuk penyelesaiannya.implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan telah menunjukkan perkembangan yang positif. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa batas tanah pada sertifikat tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi ketidakjelasan batas dalam sertifikat, tumpang tindih sertifikat, dan perubahan kondisi fisik tanah. Sedangkan faktor eksternal meliputi perkembangan ekonomi dan sosial, kurangnya sosialisasi dan edukasi, serta lemahnya penegakan hukum