IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang diatur dalam perda serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data penelitian, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran pemerintah dalam memberikan hak perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk aksesibilitas, pelayanan publik, dan kesempatan yang lebih inklusif dalam berbagai sektor kehidupan. Secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan masih adanya kekurangan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, khususnya dalam menyediakan platform digital yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.