PROSES PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 524/PID.SUS/2022/PN.SMG)

Penyalahgunaan narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana khusus dan melainkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, peran aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat penting. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta menjadi acuan bagi pelaksana putusan dan pengadilan yang menerapkan undang-undang tersebut, terutama bagi para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap berbagai kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis, Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data sekunder. Wujud bahan documenter maupun kearsipan adalah : Peraturan perundang-undangan, kepustakaan yang berhubungan dengan ilmu hukum,jurnal hukum, dll. Maka dapat ditarik Kesimpulan penanganan penyalahgunaan narkotika melibatkan beberapa pihak, seperti penegak hukum, apparat keamanan, dan Masyarakat. Proses penanganan penyalahgunaan narkotika tersebut meliputi rehabilitasi,Upaya preventif, dan Upaya represif. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus Nomor. 524/Pid.Sus/2024/PN.Smg sudah tepat karena dasar pertimbangan hakim tersebut yaitu mempertimbangkan hal-hal pada pertimbangan yuridis, fakta di persidangan dan pertimbangan sosiologis