TINJAUAN YURIDIS IZIN BERPOLIGAMI BAGI SUAMI NON PNS (STUDI KASUS PUTUSAN PA KENDAL No. 936/Pdt.G/2024/PA.Kdl)

Poligami merupakan salah satu isu hukum yang kontroversial di Indonesia, terutama terkait dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam arti bahwa seorang pria dapat mempunyai isteri lebih dari satu dengan izin pengadilan dan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, hakim telah mengabulkan putusan tersebut sehingga syarat untuk melakukan poligami sudah terpenuhi. Penelitian ini mengkaji tentang 1) Pengaturan tentang izin poligami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan 3) Akibat hukum dari putusan izin poligami. Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis terhadap izin poligami bagi suami Non-PNS dengan studi kasus Putusan PA Kendal No. 936/Pdt.G/2024/PA.Kdl. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Perkawinan di Indonesia pada dasarnya berasaskan monogami, namun dalam kondisi tertentu poligami dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat 2) Izin poligami tidak diberikan dengan mudah oleh pengadilan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengabulkan permohonan poligami dan 3) Akibat hukum dari putusan tentang izin poligami ini adalah adanya penetapan harta bersama