PERAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ANAK JALANAN DI POLRESTABES SEMARANG

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga oleh anak-anak, terutama anak-anak jalalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran Unit PPA dalam menanggulangi tindak pidana anak jalanan serta mengetahui dan menjelaskan kendala kendala penanganan tindak pidana anak jalanan di Polrestabes Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian sebagai berikut. Peran Unit PPA Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Anak Jalanan Di Polretabes Semarang yaitu melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Hukum Acara Pidana), yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1981, dan diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penyidikan Unit PPA Menyelidiki (mengirim surat panggilan, memeriksa kasus, dan mengajukan kasus) dan menemukan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti BAPAS untuk tersangka di bawah usia 18 tahun, pemeriksaan barang bukti, dan LSM. Prosedur selanjutnya Unit PPA yaitu melakukan Penangkapan dan Penahanan. Kendala utama Unit PPA Polrestabes Semarang yaitu beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya anak jalanan dan anak jalanan yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menjadi tugas utama Unit PPA melainkan menjadi tugas Pemerintah Kota Semarang khususnya UPTD atau Dinas Sosial. Unit PPA melaksanakan tugas sesuai dengan tugas Kepolisian yaitu melakuklan Penyidikan, penangkapan dan penahanan. Untuk mengatasi kendala tersebut seringkali Unit PPA dilibatkan dalam memberi penyuluhan dan pencegahan timbulnya anak jalanan di masyarakat