PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI DEMAK

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu segala sesuatu dalam berkehidupan di masyarakat harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam bidnag hukum diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang semenjak KUHP ini diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 73/1958 tentang menyatakan berlakunya UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk sekuruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP, hingga sekarang tidak banyak menglami perubahan yang berarti. KUHP ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, misalnya : pencurian, penganiayaan, penghinaan, pemalsuan surat, pembunuhan dan sebagainya. Salah satu pasal yang terdapat di dalamnya adalah tentang kealpaan. Sedangakan kealpaan yang menyebabkan meninggalnya orang akibat kecelakaan diatur khusus dalam Pasal 310, 311 UU No. 22 Tahun 2009. Dari latar belakang itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu : Bagaimana kedudukan tindak pidana kealpaan/kelalaian khususnya kecelakaan lalu lintas dalam hukum pidana, bagaimana tindakan polisi dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain dan bagaimana penjatuhan pidana terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Demak. Untuk membahas perumusan masalah tersebut diatas, maka diperlukan metode penelitian, adapun metode penelitian yang dipergunakan meliputi: Tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis. Sedangkan hasil penelitian itu berupa : kedudukan tindak pidana kealpaan/kelalaian khususnya kecelakaan lalu lintas adalah sebagai tindak pidana biasa bukan tindak pidana aduan, tindakan polisi tetap melakukan penyeledikan dan penyidikan tanpa harus menunggu adanya laporan atau aduan dari korban atau orang lain, dan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Demak sesuai dengan Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009