IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KASTRASI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam keselamatan dan perkembangan mental anak. Di Indonesia, upaya untuk menangani pelaku kejahatan seksual terhadap anak semakin mengarah pada penerapan tindakan yang kontroversial, salah satunya adalah tindakan kastrasi. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dan etika dari penerapan tindakan kastrasi terhadap pelaku kejahatan seksual anak dalam konteks hukum Indonesia. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa dasar hukum dari penerapan kastrasi terhadap pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia? Dan Apa saja implikasi hukum dan etika dari penerapan tindakan kastrasi terhadap pelaku kejahatan seksual anak? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan pendekatan kasus dan perundangundangan. Penelitian mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan analisa terhadap putusan hukum. Terkhusus putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tindakan pidana kastrasi terhadap pelaku pelecehan seksual, yaitu Muhammad Aris, telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 81 ayat (7) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan pelecehan seksual berupa pelecehan fisik terhadap 9 anak dalam kurun waktu 2015-2018. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) serta hukuman tambahan berupa tindakan kastrasi setelah terbukti melecehkan Sembilan anak di bawah umur. Hal ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT.SBY