TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK PERKARA SERTIFIKAT GANDA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 346/PID.B/2023/PN SMG JO NOMOR 40 K/PID/2024)

Penerbitan suatu sertifikat merupakan suatu proses memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alat bukti, misalnya surat keterangan Kepala Desa/ Camat, Keterangan Warisan, segel jual beli dan sebagainya. Keperluan akan tanah ini terus meningkat dengan berjalannya waktu, problematika yang terjadi antara tanah dengan manusia tidak seimbang dikarenakan jumlah penduduk meningkat tetapi ketersediaan tanah terbatas. Sehingga hal ini menyebabkan adanya kepentingankepentingan antar individu yang saling bertentangan dengan hukm perlu diatur agar tidak terjadi pelanggaran. Dari uraian tersebut terjadi permasalahan mengenai sertifikat ganda kasus perkara nomor 346/Pid.B/2023/PN Smg Jo Nomor 40 K/Pid/2024 dalam penerapan sanksi dan kendalanya pada proses persidangan. Dari hasil wawancara dengan hakim Siti Insirah, S.H., M.H. berdasarkan pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP bahwa kasus tersebut telah diputus dengan Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Smg dan Putusan Nomor 40 K/Pid/2024. Dalam pengertian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data sekunder. Hasil penelitiannya bahwa penerapan sanksi tidak sesuai, karena dalam hal ini, jika ada pelaporan pidana berdasarkan Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP, dimana masih terdapat sengketa kepemilikan, maka diselesaikan terlebih dahulu ke dalam ranah Hukum Perdata