IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Nugroho, Artantyo Budi (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

[thumbnail of WhatsApp Image 2025-06-09 at 07.46.19.pdf] Text
WhatsApp Image 2025-06-09 at 07.46.19.pdf

Download (464kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 2) Mendiskripsikan dan menganalisis Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian berjumlah 9 orang. Pengumpulan data menggunakan Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi adalah keterlibatan partisipasi masyarakat, dengan mengikuti sosialisasi memberikan materi tentang perlindungan perempuan dan anak. Mengadakan workshop dengan cara praktek terhadap peserta salah satunya adalah informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Konsistensinya tetap dilaksanakan.Sumber DayaSumber daya personil Perlindungan perempuan anaka sudah cukup memadai. Sarana penunjang kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan adalah nara sumber,dan anggaran dari APBD Kota Semarang. Disposisi/SikapPelaksana Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.Struktur Birokrasi.Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP).

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Teori Kebijakan Publik, Lingkup Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan publik.
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik > 63101 - S2 Administrasi Publik
Depositing User: Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Date Deposited: 15 Jun 2025 02:54
Last Modified: 15 Jun 2025 05:00
URI: http://repository.untagsmg.ac.id/id/eprint/1979

Actions (login required)

View Item
View Item