IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2017 DALAM PENYUSUNA PERSONALIA PENGURUS KONI PROVINSI JAWA TENGAH

Penelitian kualitatif fokus pada deskripsi bagaimana implementasi Penyusunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional melalui MUSORPROV KONI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017. Dengan menggunakan metode purposive non random sampling, penelitian ini memilih setting wilayah KONI Jawa Tengah dengan mengacu teori George C. Edward III tentang komunikasi dengan indikator transmisi /saluran komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, disandingkan teori Implementasi dari Huberman & Miles; menempatkan informan sebagai obyek yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana, unsur PNS yang menjadi pengurus KONI, unsur pimpinan KONI Provinsi Jawa Tengah yang juga menjadi Pimpinan Pengurus Cabang Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Setelah mengumpulkan data mereduksi dan menganalisis disimpulkan: (1) Implementasi Penyusunan Personalia Pengurus KONI JATENG Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang SKN dan PP Nomor 16 Tahun 2007 Tentang PKN dalam MUSORPROV KONI JATENG menemui kendala yang bersifat anomaly. hal ini terjadi karena pasal 40 UU No. 3 dan Pasal 56 PP Nomor 16 Tahun 2007 bersifat memerintah tetapi tidak mencantumkan sanksi anomaly, Forum MUSORPROV KONI JATENG condong pada AD/ART KONI Pasal 18 dimana susunan kepengurusan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan dan Pasal 26 yang menempatkan MUSORPROV sebagai forum tertinggi untuk KONI JATENG; (2) Net work yang dibangun Pengurus KONI JATENG mendapat trust PEMPROV JATENG contohnya Dana Hibah sudah kembali dikelola langsung dari PEMPROV kepada KONI JATENG; (3) Dana pembinaan olahraga prestasi Provinsi JATENG 100% masih tergantung APBD.