DAMPAK PILKADA SECARA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Diselenggarakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang dinilai mampu untuk membawa kemajuan pembangunan di daerahnya. Tujuan penelitian untuk menganalisis dampak pilkada secara langsung pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan Penelitian ini menggunakan kualitatif dimana data yang dianalisis berbentuk deskriptif. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui empat tahapan yang harus dilalui yaitu pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Di bidang sosial membawa dampak sosial asosiatif di mana anggota-anggota masyarakatnya dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama dan intregrasi social dan kerjasama.Stabilitas politik yang aman dan adanya partisipasi politik masyarakat untuk mengikuti tahapan pemilu, sedangkan dampak ekonomi, yaitu bergairahnya ekonomi menjelang pemilu terutama kegiatan kampanye sehingga dapat mengurangi pengangguran. penerapan good governance yang diteliti dari aspek transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan aturan hukum secara umum telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pekalongan akan tetapi belum sepenuhnya diterapkan/terlaksana dengan sangat baik. Tidak neteralnya birokrasi di Kabupaten Pekalongan akan dipertaruhkan saat memasuki pemilihan kepala daerah apalagi salah satu kandidiat adalah calon petahana, maka netralitas pegawai juga akan dipertaruhkan. Di bidang pembangunan pendidikan terlihat signifikan di mana pemerintah Kabupaten Pekalongan mencanagkan gerakan KUDU sekolah. Gerakan KUDU Sekolah adalah gerakan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder yang saling bersinergi untuk menurunkan jumlah ATS secara signifikan dan idang kesehatan berdampak signifikan. untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional