URGENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 42/PUU-XIX/2021TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SARIREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL)

Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Tentang Desa, disebutkan didalamnya bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Peraturan tentang masa jabatan Kepala Desa mengalami perubahan didalam setiap revisi perundang-undangan, sehingga pada akhirnya menimbulkan multitafsir bagi masyarakat khususnya bagi Kepala Desa. Sehingga kemudian penafsiran ini menjadi perkara uji materiil di dalam Mahkamah Konstitusi dan keluar putusan MK No 42/PUUXIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari 3 hal, yaitu sumber hokum primer berupa Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, putusan MK No 42/PUU-XIX/ 2021. Sumber hokum sekunder berupa jurnal, buku, publikasi hokum. Dan sumber hokum tersier berupa kamus hokum, ensiklopedia. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan teori hokum, asas hokum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, putusan MK No42/PUUXIX/2021 menetapkan masa jabatan Kepala Desa adalah maksimal 18 tahun dan tidak boleh diperpanjang lagi, dengan mempertimbangkan jabatan yang terlalu lama akan menimbulkan kekuasaaan yang sewenangwenang. Dengan adanya peraturan tersebut maka oleh Kepala Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu disikapi dengan baik dan maksimal. Pembangunan Desa dalam hal ini prioritas pembangunan fasilitas gedung serbaguna dapat terealisasi dengan baik dalam masa jabatan 1 periode. Adanya peraturan tentang masa jabatan Kepala Desa juga mempunyai dampak positif dan negatif bagi pemerintahan Desa Sarirejo