PENGARUH UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION TERHADAP PERKEMBANGAN KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terhadap perkembangan kebijakan antikorupsi di Indonesia sejak tahun 2006. Latar belakang penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan korupsi yang masih merajalela dan menghambat pembangunan nasional, serta kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional dalam upaya pemberantasannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum, regulasi, dan kebijakan terkait antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi UNCAC telah mendorong pembaruan kebijakan antikorupsi di Indonesia, antara lain melalui penguatan regulasi, pembentukan lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta peningkatan kerja sama internasional dalam pemulihan aset hasil kejahatan korupsi. Meskipun demikian, implementasi UNCAC masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas institusional, inkonsistensi koordinasi antar lembaga, dan resistensi birokrasi yang menghambat efektivitas kebijakan antikorupsi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan kebijakan nasional, serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif di masa mendatang