PERAN KANTOR IMIGRASI I SEMARANG DALAM MENINDAK WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN IZIN TINGGAL DI KOTA SEMARANG

Penulisan Skripsi dengan Judul Peran Kantor Imigrasi 1 Semarang Dalam Menindak Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Di Kota Semarang. Dengan latar belakang sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian, Kantor Imigrasi memiliki tugas untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan yang berlaku terhadap izin tinggal warga negara asing. Tindakan yang diambil dapat mencakup penahanan, deportasi, hingga pemberian sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perumusan masalah bagaimana peran Kantor Imigrasi I semarang dalam menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal di Kota Semarang dan hambatanhambatan dan upaya yang dihadapi Kantor Imigrasi I semarang dalam menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sumber data skunder dan data primer dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi serta menganalisa data penelitian dengan cara diskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kantor Imigrasi I Semarang memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi, mendeteksi, dan menindak warga negara asing yang melanggar aturan izin tinggal di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi I Semarang terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya peran serta Tim Pengawasan
Orang Asing (Timpora), kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi, kesadaran masyarakat yang rendah, sarana prasarana yang tidak memadahi, kurangnya kesadaran warga negara asing itu sendiri, dampak psikologi bagi individu maupun keluarga, ketidak sanggupan warga negara asing untuk membayar administrasi atau modal kembali ke negara asal, kurangnya Penyidik Pegawai Negari Sipil (PPNS), serta sikap yang tidak kooperatif