IMPLEMENTASI UU NO 7 TH 2017 TENTANG PEMILU DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI BAWASLU BLORA

Penelitian ini berawal dari pengamatan terhadap komposisi keanggotaanBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 10 ayat 7 dalam undangundang tersebut mengatur bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota harus mencapai sekurang-kurangnya 30%. Namun, penelitian ini tidak hanya berfokus pada keanggotaan Bawaslu saja, tetapi juga mencakup pengawasan pada badan adhoc. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Bawaslu Kabupaten Blora, serta (2) apa saja faktor yang menghambat terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Bawaslu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara, dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Bawaslu Kabupaten Blora masih belum mencapai target 30%. Pada periode 2019-2024, dari tiga anggota Bawaslu, hanya satu yang merupakan perempuan. Di tingkat Panwascam, keterwakilan perempuan hanya mencapai 23%, sedangkan di tingkat Panwaslu baru mencapai 28%. Faktor-faktor penghambatnya meliputi kurangnya minat perempuan, budaya patriarki, sosialisasi yang kurang efektif, rendahnya kepercayaan diri perempuan, serta adanya perbedaan kearifan lokal di setiap wilayah