ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUSKESMAS MAMPU PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI KOTA PEKALONGAN

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator keberhasilan program Kesehatan Ibu dan Anak. Berbagai upaya dan kebijakan Pemerintah telah dilakukan untuk percepatan penurunan AKI dan AKB sebagaimana salah satu sasaran pembangunan kesehatan tahun 2025 yaitu menurunnya AKI dan AKB. Kondisi AKI di Kota Pekalongan per 100.000 KH pada tahun 2021 sebesar 54,2% dari target 102 terealisasi sebesar 188,23. Kondisi tersebut dapat dikatakan tidak terdapat efektifitas implementasi dalam pencapaian indikator AKI. Sedangkan masalah yang masih menjadi kendala dalam upaya penurunan AKI di Kota Pekalongan diantaranya Puskesmas mampu PONED masih terdapat 1 tim sedangkan idealnya terdiri dari 3 tim sehingga kegiatan PONED belum sepenuhnya optimal, belum berfungsinya Puskesmas PONED yang sesuai standar Puskesmas PONED. Metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian empat variabel keberhasilan implementasi kebijakan model Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang keseluruhan memiliki peran sangat penting dalam keberhasilan kinerja implementasi Puskesmas mampu PONED di Kota Pekalongan secara efektif. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan interview guidance, check list hingga handphone untuk dokumentasi dan merekam suara. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel sumberdaya Puskesmas mampu PONED di Kota Pekalongan belum semua tim inti PONED yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan memiliki sertifikat pelatihan PONED, tidak adanya tim pendukung PONED. Kondisi Alat Kesehatan kurang memadai, sarana fisik konstruksi ruangan terdapat Puskesmas mampu PONED kondisinya kurang layak dan membutuhkan rehabilitasi bangunan serta perluasan ruangan layanan persalinan. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan PONED yaitu aspek kualitas SDM yaitu tidak adanya tim pendukung PONED yang di tetapkan dalam keputusan dengan uraian tanggungjawab, hak, wewenang dan uraian tugas secara jelas, kemudian aspek kelengkapan alat kesehatan, faktor penghambat lainnya yang paling utama adalah kompetensi atau kualifikasi SDM Kesehatan sebagai tim inti PONED belum semua memiliki sertifikasi pelatihan PONED yang sangat berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan PONED secara efektif. Faktor- faktor pendukung keberhasilan Implementasi Puskesmas mampu PONED adalah adanya sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan berupa penguatan sub bidang penurunan AKI dan AKB yang berupa renovasi/penambahan raung pelayanan, alat kesehatan Puskesmas mampu PONED, dan telekonsultasi medis, adanya kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan RS PONEK berperan memberikan pembinaan dan monitoring evaluasi dalam pembekalan kualitas SDM Kesehatan berupa magang (on the job training) bagi petugas PONED di Puskesmas maupun pembinaan teknis lainnya. Sehingga dari kendala/hambatan tersebut diharapkan Puskesmas dapat meningkatkan kualitas dan kualifikasi SDM Kesehatan melalui pelatihan teknis internal dan on the job training secara rutin di RS PONEK dan penunjukan personil sebagai tim pendukung PONED yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Puskesmas, update secara berkala Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan, self assesment terhadap indikator implementasi Puskesmas mampu PONED dan menindaklanjutinya. Kemudian dalam hal mutasi pegawai sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Pekalongan agar dapat berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas, pengelola bidang Kesehatan Ibu dan Anak guna mempertimbangkan dan memperhatikan aspek kualifikasi dan kompetensi SDM Kesehatan yang bersertifikat PONED.