IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DATA TERPADU KESEJATERAAN SOSIAL UNTUK KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Merupakan program Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi Kemiskinan. Peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sangat dibutuhkan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan atau pedoman dalam mendorong kearah pembangunan.
Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang. Kemiskinan dijadikan tema utama dalam pembangunan suatu negara dimana keberhasilannya diukur dari naik atau turunnya angka kemiskinan suatu negara tersebut
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Sosial nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang serta faktor pendukung dan penghambatnya.
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif dengan penjelasan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Komunikasi sudah berjalan baik dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Sumber Daya personil sudah mencukupi. Disposisi/Sikap Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan adalah memberikan pemahaman, kejelasan dan pendampingingan bagi penerima manfaat bantuan sosial. Struktur birokrasi sudah sesuasi dengan SOP Pelayanan DTKS.
Faktor pendukung Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Keluarga Penerima manfaat Bantuan Sosial di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sikap yang antusias Keluarga Penerima Manfaat. Faktor penghambat adalah software pada penginputan data baru atau perubahan data tidak tersinkronisasi antara level di Dinas Sosial Kota Semarang ke Dinas Sosal Propinsi Jawa Tengah dan Kementerian Sosial.