ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA TARAKAN

Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kota Tarakan mengamalami
hambatan. Hambatan ini terjadi akibat dari penolakan masyarakat sebanyak 33
orang responden yang berhasil peneliti wawancarai karena tidak mau divaksin.
Ketidak tercapaian implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 dengan sikap
penolakan sebahagian masyarakat untuk divaksin menjadi perhatian peneliti
untuk mencari penyebabnya. Peneliti membuat analisis Jfaktor penyebab dari
penolakan kebijakan tersebut melalui penelitian. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui fuktor-faktor penyebab sebahagian masyarakat menolak
kebijakan vaksinasi covid-19 di Kota Tarakan,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Alasan peneliti
memilih pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan sampel acak
sederhana dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggolta
populasi untuk menjadi sampel, karena objek yang diteliti meliputi sikap,
penomena dan gejala sosial masyarakat kota Tarakan yang menolak kebijakan
vaksinasi. Untuk memperoleh data sajian dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Data yang telah
terkumpul kemudian dianalisis dengan menggambarkan relevansi antara konsep
peneliti dengan konsep yang didapatkan dari responden di lapangan.

Hasil penelitian ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dengan
beberapa nara sumber. Data yang diperoleh dari nara sumber tentang beberapa
Jaktor penghambat kebijakan vaksinasi di Kota Tarakan kemudian dianalisis
secara mendalam, terpadu, terintegrasi dan sitimatis secara valid dan reliabel.
Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa respon masyarakat yang menolak
untuk divaksin memiliki hubungan kausalitas yang kuat dengan 1) sikap subjektif
penelitian; 2) pengetahuan; 3) religiusitas; 4) keyakinan subjek penelitian; 5)
larangan masyarakat menerima vaksin, 6) konpirasi global; 7) adanya microchip
pada vaksin covid-19. Peneliti merekomendasikan agar pemerintah mengedukasi
masyarakat dalam menangani covid-19 ataupun permasalahan yang sejenisnya.
Selain itu juga agar pemerintah memiliki daya filtrasi yang kuat dalam
membengun mitra dan kerja sama regional dan internasional dalam menangani
permasalahan vaksinasi covid-19 dan sejenisnya.