PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa, dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para pihak akan memasuki perjanjian tersebut dan bukan ketika perjanjian tersebut telah dilaksanakan, begitu juga dalam perjanjian kredit bank. Dengan demikian maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya iktikad baik dari para pihak, bahwa yang berhadapan dalampembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan dua mitra yang berjanjidan bukan mitra lawan. Terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kredit bank, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Dalam prakteknya perjanjian kredit perbankan sering memakai perjanjian baku (standard contract) atau klausula baku. Rumusan perjanjian baku harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan dalam menggunakan upaya hukum. Menjadi permasalahan : Apakah klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank telah memenuhi asas keseimbangan dalam perjanjian kredit di bank, bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit bank, apakah asas keseimbangan dalam perjanjian kredit bank sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi para pihak ? Dalam membahas permasalahan di atas, menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif dengan spesifikasi penelitian bersifat diskritif normatif