PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA DI INDONESIA

Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Beda Warga Negara di Indonesia dengan latar belatar belakang perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak anak, menjaga keadilan, dan mematuhi kewajiban internasional dalam perlindungan hak asasi manusia di atur dalam Undang-undang Perkawinan dan Undangundang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran beda warga negara di Indonesia serta hambatan-hambatan dan upaya yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawianan campuran beda warga negara di Indonesia. Metode penelitian dengan tipe yuridis normatif, spesifikasi diskriptif analitis, pengumpulan data skunder dan data primer, pengumpulan data studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi, penyadian dalam pemaparan secara sistematis dan metodologis analisa data diskriptif kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian Perlindungan hukum bagi anak yang lahir hasil perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang sebelum umur 18 ini merupakan suatu pengecualian. sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan terhadap pihak ibu yang selama ini mengandung, jelas ada hubungan psikologis yang mendalam antara anak dan ibu. Penjelasan di atas sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya seperti ketidak pastian hukum, kewarganegaraan ganda terbatas, kurangnya perlindungan hukum yang memadai, tantangan administratif dan procedural, serta faktor budaya dan sosial