SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN UPAH KARYAWAN DI WILAYAH DEMAK

Upah adalah hak tenaga kerja yang diberikan atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Upah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tenaga kerja, untuk kelangsungan hidup dirinya sendiri maupun keluarganya. Ini sesungguhnya menyebutkan pentingnya upah bagi kehidupan pekerja/buruh yang mana dalam sistem pengupahannya haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pengusaha yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minimum Kabupaten Demak menurut uu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022tentang Cipta Kerja Menjadi UU dan apa faktor penghambat penerapan sanksi hukumterhadap pengusaha yang membayar upah tenaga kerja dibawah upah minimum Kabupaten Demak oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasii Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Demak dari penelitian ini bahwa penerapan sanksi hukum terhadap pengusaha di wilayah Demak yang membayar upah tenaga kerja di bawah upah minim Kabupaten Demak menurut UU Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU, masih belum terlaksana sebagaimana mestinya.Faktor penghambat penerapan sanksi hukum meliputifaktor internal seperti kurangnya SDM dan keterbatasan data serta informasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu seperti kondisikeuangan perusahaan dan kurangnya kesadaran hukum pekerja