INJAUAN YURIDIS SERTIPIKAT ELEKTRONIK HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN KENDAL

Dewasa ini, dengan melihat ketepatan dan keefektifan dari pemanfaatan teknologi berbasis digital di berbagai sektor maka dalam sektor pertanahan lahirlah kebijakan baru di tahun 2021 tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan sertipikat elektronik hak milik atas tanah di Kabupaten Kendal, dan Untuk mengetahui faktor–factor yang menjadi menghambat dalam pelaksanaan sertipikat elektronik dan cara mengatasinya. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan sertipikat tanah secara elektronik pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kendal dapat dilaksanakan mengingat penerapan sertifikat tanah secara elektronik untuk membuat praktis, hemat biaya, efisiensi waktu, baik bagi Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal maupun masyarakat serta dalam penerapan sertifikat tanah secara elektronik ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah terkait bidang pertanahan seperti sertifikat ganda. Faktor–factor yang menjadi menghambat dalam pelaksanaan sertipikat elektronik yaitu : faktor pendidika, faktor ekonomi, faktor kesiapan sarana dan prasarana, faktor sebab-sebab tertentu serta faktor tertentu antara lain seperti listrik mati, jaringan internet terganggu, sistem down. Upaya untuk menanganinya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dipenuhinya fasilitas sarana dan prasarana, serta diperlukan peningkatan keamanan dalam sistem elektronik milik pemerintahan, sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat dan praktisi hukum, serta diperlukan petunjuk teknis bagi petugas ATR/BPN agar dalam melaksanakan tugasnya lebih terstruktur dan terarah.