PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa merupakan upaya hukum untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana desa berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2023/PN Smg dan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg menunjukkan bahwa hakim menilai pelaku sengaja menyalahgunakan dana desa, sehingga menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Hal yang memberatkan meliputi penyalahgunaan kewenangan, kepercayaan masyarakat, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Pelaku dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur ancaman pidana penjara hingga 20 tahun serta denda maksimal Rp1 miliar untuk penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3), dan pidana penjara hingga 15 tahun serta denda maksimal Rp750 juta bagi pegawai negeri yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum (Pasal 8). (2) Faktor penyebab tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: internal, eksternal, dan sistemik. Faktor internal meliputi lemahnya integritas, kurangnya pemahaman tata kelola keuangan, serta tekanan ekonomi pribadi yang mendorong kepala desa melakukan penyimpangan. Faktor eksternal mencakup lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, budaya korupsi yang mengakar, serta tekanan dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam penggunaan dana desa. Sementara itu, faktor sistemik berkaitan dengan regulasi yang lemah atau tidak jelas serta pelimpahan kewenangan tanpa peningkatan kapasitas kepala desa dalam mengelola keuangan secara transparan