TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP KESALAHAN DALAM PENANGKAPAN DAN PENAHANAN MENURUT KUHAP

Mengenai tuntutan ganti kerugian dalam hal penangkapan dan penahanan yang diajukan oleh seseorang yang telah dijadikan tersangka atau terdakwa harus diproses dan dibuktikan di pengadilan. Disini peran hakim sangat penting dalam memberikan suatu putusan sehingga yang diharapkan adalah hakim yang mempunyai sikap penuh rasa keadilan, kearifan dan kebijaksanaan dalam menanggapi dan mencermati gugatan praperadilan.Atas dasar tersebut permasalahan yang dapat di susun yaitu alasan yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi dan kepada siapa pembayaran ganti rugi itu dibebankan, bagaimanakah hubungan antara penegak hukum dengan instansi yang mempunyai kewenangan dalam penanganan pemberian ganti rugi yang diatur didalam KUHAP dan hambatan apakah yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi dan bagaimana cara mengatasinya?.Dari keseluruhan penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatife, karena permasalahan yang diteliti adalah berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam praktek. Berhubung dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder (studi pustaka) yang didukung oleh sumber data primer, dimana penulis telah mengadakan wawancara dengan hakim dilapangan. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif, sehingga tersusunlah skripsi ini. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pengajuan tuntutan ganti rugi dalam pra peradilan atas kesalahan proses penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang telah dijadikan tersangka atau terdakwa seringkali mengalami hambatan, sehingga tuntutan ganti kerugian melalui proses praperadilan itu ditolak oleh hakim. Hal ini disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut : adanya ketidakwajaran atau terlalu tingginya tuntutan besarnya jumlah ganti kerugian yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masih sulitnya pembuktian oleh hakim tentang besarnya kerugian materiil dan immaterial terhadap orang yang dirugikan. Oleh karena itu agar tuntutan ganti rugi dalam pra peradilan maka hakim dituntut untuk cermat dan bijaksana dalam memutus jumlah ganti kerugian dengan mengacu kepada ketentuan pasal 9 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang besarnya jumlah maksimum dan minimum yang dapat diberikan, yang kemudian pada akhirnya dapat memenuhi rasa puas para pihak pencari keadilan