ANALISIS PERMASALAHAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI TERHADAP GANTI KERUGIAN TANAH MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN CABEAN DI KABUPATEN BLORA

Tanah memberi banyak keuntungan bagi kehidupan manusia baik yang bernilai ekonomis ataupun non ekonomis. Tanah juga merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan demi kepentingan umum. Pembangunan yang baik tidak akan terjadi tanpa adanya ketersediaan tanah yang cukup. Ketersediaan tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat, maka diperlukan pengaturan yang tepat mengenai penguasaan, pemilikan maupun pemanfaatan tanah bagi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang timbul terkait penetapan garis sempadan sungai dan pemberian ganti kerugian tanah masyarakat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini akan mengkaji (1) bagaimana analisis pemasalahan penetapan garis sempadan sungai terhadap ganti kerugian tanah masyarakat, dan (2) bagaimana pemberian ganti kerugian tanah masyarakat pada pembangunan Bendungan Cabean. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang relevan serta peraturan perundangundangan yang mengatur pengadaan tanah dan ganti kerugian, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan garis sempadan sungai dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, yang mengharuskan pengukuran dan penetapan batas yang tepat. Pemberian ganti kerugian harus mengikuti ketentuan nilai pasar tanah yang hilang dan mempertimbangkan dampak sosial serta ekonomi bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kendala terkait transparansi penilaian tanah dan ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai ganti rugi yang diberikan. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah dan memastikan penilaian yang lebih objektif serta
adil.