Implementasi Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Pegawai Negeri adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat harus menegakkan kepastian hukum dengan menaati peraturan undang-undang yang berlaku, salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990? dan Apa Implikasi Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dalam penelitian hukum ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adlah wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan pegawai negeri sipil wajib melaporkan perkawinan pertama ataupun kedua, pelaksanaan perceraian dan pengajuan poligami pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama wajib memperoleh izin atasan, sidang akan ditunda 6 bulan jika pemohon tidak dapat memberikan surat izin atasan. Bagi pemohon yang tidak dapat mendapat surat izin atasan, sidang dapat dilaksanakan dengan pemohon membuat surat pernyataan menanggung segala akibat yang akan terjadi