PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN SEKTOR KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor Di Kepolisian Sektor Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan untuk mengetahui kendala dan solusi penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor Di Kepolisian Sektor Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan objek penelitian yaitu bersama dengan Kanit Reskrim Kedungwuni dan pelaku terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai proses mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan.Kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kepolisian Sektor Kedungwuni Kabupaten Pekalongan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas jaringan pelaku yang menggunakan teknologi untuk menyamarkan jejak, serta minimnya bukti yang cukup dalam beberapa kasus. Selain itu, peraturan yang kurang spesifik juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, guna memastikan implementasi peraturan yang konsisten. Penggunaan teknologi canggih, seperti sistem pelacakan GPS dan analisis data berbasis AI, dapat mempercepat proses pengungkapan kasus. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas penyidik yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Dengan solusi-solusi ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor diharapkan dapat lebih optimal dan efektif