ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAHAN KABUPATEN JEPARA

Akses dalam memperoleh informasi publik pada praktiknya tidak seperti penegasan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Praktiknya dinilai masih sangat bertolak belakang dengan regulasi, jika informasi menyangkut pelanggaran suatu instansi publik, status informasi yang bersifat konsumsi umum bisa jadi karena berisi muatan tentang temuan atau catatan kesalahan suatu instansi publik, bisa jadi akan di takedown dari platform media. Penulis dalam hal ini konsen pada 2 (dua) pembahasan yakni mengenai penerapan prinsip keterbukaan informasi publik guna mewujudkan good governance di Pemerintah Kabupaten Jepara, dan kendala serta upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan good governance di Kabupaten Jepara. Penyusunan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian kualitatif, serta dengan pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Terakhir dalam penelitian diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik di kabupaten Jepara, Pemerintah telah berupaya menerapkan keterbukaan informasi melalui amanah jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan platform digital seperti website resmi. Sehingga dirasa perlu perbaikan pada aspek infrastruktur, sosialisasi, dengan dukungan masyarakat dalam hal keterbukaan
informasi publik.