PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI TERHADAP PROSES PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI KOTA SEMARANG

Penulisan Skripsi dengan Judul Peran Rumah Detensi Imigrasi Terhadap Proses Pendeportrasian Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Keimigrasian Di Kota Semarang dengan latar belakang Rumah Detensi Imigrasi Semarang, berperan penting dalam pendeportasian Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar peraturan keimigrasian. Tindakan pendeportasian ini berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk pelanggaran izin tinggal dan penyelesaian hukuman pidana. Permasalahan bagaimana peran rumah detensi imigrasi dalam proses pendeportasian warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian di Kota Semarang dan Hambatan-hambatan dan upaya yang dihadapi rumah detensi imigrasi dalam proses pendeportasian warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sumber data skunder dan data primer dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi serta menganalisa data penelitian dengan cara diskriptif kualitatif. Kesimpulan Rumah Detensi Imigrasi Semarang memainkan peran penting dalam proses pendeportasian warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian berdasarkan pada Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Rudenim berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi warga negara asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian, termasuk pendeportasian dan juga bertanggung jawab untuk mengelola proses pendeportasian terhadap warga negara asing. Rudenim Semarang berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, memastikan bahwa warga negara asing yang melanggar hukum dapat dideportasi dengan cara yang sesuai dan efisien. Hambatan-hambatan yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Kota Semarang ialah kurangnya jumlah petugas dan keterbatasan Sumber Daya 66 Manusia (SDM). Jangkauan wilayah kerja yang luas, meliputi beberapa Provinsi (Jawa Tengah, Yogjakarta dan Kalimatan Tengah). Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar instansi-instansi terkait lainnya. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat. Ketidak pastian hukum terhadap warga negara asing (WNA) dan juga biaya pendeportasian serta kesulitan dalam berhasa