PERAN POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA K.D.R.T DI WILAYAH HUKUM POLRES KEBUMEN

Kemajuan teknologi dan dinamika sosial juga berkontribusi pada meningkatnya intensitas dan variasi tindak pidana. Kondisi ini memerlukan peran aktif Polri dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal, baik melalui langkah preventif untuk mencegah tindak kejahatan, maupun langkah represif dengan menindak tegas pelaku. Dalam kasus KDRT di Kebumen, Polri diharapkan mampu mengungkap motif di balik tindakan tersebut, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta menjamin bahwa pelaku menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Tipe penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yaitu, bahan-bahan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sedangkan primer. Peran kepolisian dalam menangani kasus KDRT tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif, pihak kepolisian mengadakan kegiatan-kegiatan seperti patroli rutin, deteksi dini terhadap potensi ancaman kekerasan dalam rumah tangga, serta pemberian penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya kekerasan. Sedangkan dalam upaya represif, kepolisian berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan untuk menangani pelaku dengan cara yang tegas dan memberikan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana KDRT di Wilayah Hukum Polres Kebumen adalah kurangnya sistem pemantauan dalam keluarga yang berisiko tinggi terhadap kekerasan. Selain itu, faktor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera pengawas di area rumah atau tempat-tempat rawan kekerasan menjadi kendala dalam mengungkap pelaku kejahatan tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi hambatan dalam pencegahan kasus serupa. Selain itu, minimnya anggaran untuk operasional juga sering kali menjadi masalah, di mana pihak kepolisian merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan secara optimal akibat terbatasnya biaya operasional. Begitu pula dengan sarana dan prasarana yang minim, yang dapat menghambat upaya pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus pembunuhan tersebut