PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN PATI

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengemis dan gelandangan di wilayah hukum Kabupaten Pati merupakan tantangan yang kompleks dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengemis dan gelandangan di Kabupaten Pati serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengemis dan gelandangan Di Wilayah hukum Kabupaten Pati dan upaya mengatasinya. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research), yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengemis dan gelandangan Di Wilayah Hukum Kabupaten Pati dilakukan melalui usaha preventif, represif, dan rehabilitatif. Usaha preventif melibatkan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan usaha represif menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran. Usaha rehabilitatif bertujuan memberikan solusi jangka panjang dengan memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan sosial kepada pengemis dan gelandangan agar dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengemis dan gelandangan Di Wilayah hukum Kabupaten Pati yaitu kurangnya infrastruktur sosial, koordinasi yang belum optimal antar lembaga, serta tantangan hukum dan administratif yang rumit. Budaya masyarakat yang masih menganggap pengemis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari juga menjadi tantangan tersendiri. Hambatan ini menghambat efektivitas penanganan hukum yang berkelanjutan, sehingga memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan solusi yang lebih holistik. Upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pengemis dan gelandangan di Kabupaten Pati, perlu meningkatkan infrastruktur sosial koordinasi antar lembaga, serta Sosialisasi kepada masyarakat