URGENSI PENGATURAN PELAYANAN ORTODONTIK CEKAT (KAWAT GIGI) OLEH DOKTER GIGI UMUM UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pelayanan ortodontik cekat (kawat gigi) yang merupakan salah satu bentuk perawatan kesehatan gigi yang bertujuan untuk memperbaiki maloklusi serta meningkatkan fungsi dan estetika rongga mulut. Pasien lebih memilih mendapatkan perawatan dari dokter gigi umum karena biayanya lebih terjangkau dibandingkan dengan dokter gigi spesialis ortodonti, hal ini
belum diatur secara tegas terkait kewenangan dokter gigi umum dalam melakukan tindakan ortodontik cekat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum pada pelaksanaan pelayanan
ortodontik cekat. Permasalahan penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana pengaturan pelayanan ortodontik cekat (kawat gigi) oleh dokter gigi umum saat ini ? 2) Mengapa pelayanan ortodontik cekat (kawat gigi) oleh dokter gigi umum belum meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? 3) Bagaimana urgensi pengaturan pelayanan ortodontik cekat (kawat gigi) oleh dokter gigi umum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris, suatu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, dan data primer sebagai data penunjang. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan dokter gigi umum dalam pelayanan ortodontik cekat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Pengaturan pelayanan ortodontik cekat (kawat gigi) oleh
dokter gigi umum dengan membedakan kewenangan antara dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis ortodonti. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk melindungi pasien dari risiko
perawatan yang tidak sesuai serta menjaga profesionalisme tenaga medis dalam menjalankan praktiknya. Penerapannya, dokter gigi umum menghadapi berbagai tantangan ketika pasien
menghendaki pelayanan ortodontik cekat meskipun regulasi membatasi kewenangannya. 2) Pelayanan ortodontik cekat (kawat gigi) oleh dokter gigi umum belum meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena terbatasnya akses masyarkaat untuk memilih dokter gigi umum sebagai penyedia layanan ortodontik cekat. Keputusan ini sering kali didasarkan pada faktor biaya, kemudahan akses, serta ketersediaan dokter spesialis ortodonti di wilayah tertentu.
Dalam sistem pelayanan kesehatan, hak pasien harus tetap dijamin tanpa mengabaikan standar kompetensi dan keselamatan dalam praktik kedokteran gigi. Fenomena ini menunjukkan
bahwa regulasi yang ada saat ini membatasi peran dokter gigi umum dalam layanan ortodontik cekat tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan dapat menciptakan kesenjangan dalam
akses pelayanan kesehatan gigi. 3) Urgensi pengaturan pelayanan ortodontik cekat (kawat gigi) oleh dokter gigi umum untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan membagun konsep yang komprehensif meliputi aspek substansi hukum, aspek struktur hukum dan aspek kultur hukum terkait dengan pelayanan ortodontik cekat oleh dokter gigi umum. Peningkatan kompetensi dokter gigi umum menjadi aspek yang mendasar dalam upaya memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh regulasi.
============================================================
dental health care that aims to correct malocclusion and improve the function and aesthetics of the oral cavity. Patients prefer to get treatment from general dentists because the costs are more affordable compared to orthodontist specialists, this has not been strictly
regulated regarding the authority of general dentists in performing fixed orthodontic procedures, thus causing legal uncertainty in the implementation of fixed orthodontic services. The problems of this research include: 1) How is the regulation of fixed orthodontic services (braces) by general dentists currently? 2) Why have fixed orthodontic services (braces) by general dentists not improved the health of the community? 3) How urgent is the regulation of
fixed orthodontic services (braces) by general dentists to improve the health of the community? This research method uses empirical normative legal research, a study that uses secondary data as its main data, and primary data as supporting data. The normative legal approach is carried out by analyzing laws and regulations relating to the authority of general dentists in fixed orthodontic services. The results of this study indicate that : 1) Regulation of fixed
orthodontic services (braces) by general dentists by differentiating the authority between general dentists and orthodontic specialist dentists. This division of authority aims to protect patients from the risk of inappropriate treatment and maintain the professionalism of medical
personnel in carrying out their practices. In practice, general dentists face various challenges when patients want fixed orthodontic services even though regulations limit their authority. 2) Fixed orthodontic services (braces) by general dentists have not improved the health of the
community because choosing a general dentist as a provider of fixed orthodontic services. This decision is often based on cost factors, ease of access, and the availability of orthodontic specialists in certain areas. In the health care system, patient rights must be guaranteed without ignoring the standards of competence and safety in dental practice. This phenomenon shows that regulations that limit the role of general dentists in fixed orthodontic services without considering the reality in the field can create a gap in access to dental health services. 3) The urgency of regulating fixed orthodontic services (braces) by general dentists carried out by building a comprehensive concept covering aspects of legal substance, legal structure
and legal culture aspects related to fixed orthodontic services by general dentists. Improving the competence of general dentists is a fundamental aspect in efforts to ensure that every action taken is within the limits of authority that has been set by regulations.