KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI TEKNIS NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG BERKEADILAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentan Aparatur Sipil Negara membagi pegawai aparatur sipil Negara menjadi 2(dua) macam, yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Rekruitmen terhadap Pegawai Teknis Non ASN merupakan salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tingginya jumlah kebutuhan pegawai tetapi harus tetap memperhatikan dana yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena sistem penggajian pegawai teknis non ASN diambil dari dana APBN atau APBD. Peneliti menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yuridis empiris. Metode pengumpulan data
yang digunakan bersumber dari data sekunder dan data primer. Penelitian yang menggunakan penelitian hukum kualitatif. Sumber data diambil dari bahan hukum primer, yaitu Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya, bahan hukum sekunder
yaitu buku-buku, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal dan hasil kepustakaan yang lain. Data dianalisis secara yuridis melalui kajian komprehensif yang dijelaskan secara deskriptif untuk mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga teknis non ASN
dalam struktur sumber daya manusia aparatur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada. Tenaga Teknis Non ASN yang masih bertugas ketika
peraturan pemerintah ini dikeluarkan masih diperbolehkan bertugas sampai paling lama 5 tahun sejak keluarnya peraturan pemerintah ini dan dapat diangkat sebagai PPPK apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. Selama bertugas pada instansi pemerintah
tenaga teknis non asn tidak berkedudukan sebagai PNS dan/atau PPPK. Regulasi pegawai teknis non asn belum berbasis nilai keadilan karena ketidakjelasan dasar pembagian manajemen kepegawaian ke dalam manajeman PNS maupun PPPK, dan Pegawai Teknis Non ASN selanjutnya membawa implikasi pada munculnya perbedaan perlakuan atas pegawai yang berada di dalam sistem Kepegawaian. Konstruksi regulasi perlindungan hukum. Dengan demikian, pembagian ini tidak didasarkan pada sifat dan jenis pekerjaan. Pembagian pegawai
tetap dan kontrak menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara lebih buruk dan menyimpang dari pembagian pegawai tetap dan kontrak yang selama ini dikenal di dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.
============================================================
Law Number 20 of 2023 divides civil servants into 2 (two) types, namely Civil Servants, and Government Employees with Work Agreements. Recruitment of Non-ASN Technical Employees is one form of anticipation carried out by the government regarding the high number of employee needs but must still pay attention to the funds provided by the State Budget (APBN) or Regional Budget (APBD) because the payroll system for non-ASN technical employees is taken from APBN or APBD funds. The objectives of this study are 1) To describe the protection of the rights of Non-State Civil Apparatus Technical Employees (ASN) after the enactment of Law Number 20 of 2023 concerning ASN; 2) to analyze the protection of the rights of Non-State Civil Apparatus Technical Employees (ASN) provided by the government; 3) To find ideas for regulations for Non-State Civil Apparatus Technical Employees (ASN) from a legal protection perspective.The author uses a constructivism research paradigm. In terms of its nature, this study is descriptive analytical. The approach method used in this study is the empirical legal normative approach method. The data collection method used is sourced from secondary data and primary data. Research using qualitative legal research. Data sources are taken from primary legal materials, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus and its implementing
regulations, secondary legal materials, namely books, scientific works and research results, journals and other library results. The data is analyzed legally through a comprehensive study that is explained descriptively to draw conclusions. The results of this study indicate that non
ASN technical personnel in the human resource structure of the apparatus according to Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus do not exist. Non-ASN Technical Personnel who are still on duty when this government regulation is issued are still allowed to serve for a maximum of 5 years since the issuance of this government regulation and can be appointed as PPPK if they meet the requirements in accordance with this Government Regulation. While serving in government agencies, non-ASN technical personnel do not have the status of PNS and/or PPPK. Government Employee and PPPK Regulations are not yet
based on justice values because the unclear basis for dividing personnel management into PNS, PPPK, and Non-ASN Technical Employees further has implications for the emergence of differences in treatment of employees in the PPPK system. Reconstruction of management regulations. Thus, this division is not based on the nature and type of work. The division of permanent and contract employees according to the ASN Law is worse and deviates from the division of permanent and contract employees that has been known in the Indonesian employment system.