PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan aspek krusial bagi stabilitas ekonomi nasional, namun seringkali dihadapkan pada permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang merugikan pekerja. Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi perlindungan hukum, meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK sepihak berdasarkan peraturan perundang-undangan, menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, serta mengkaji peran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dalam melindungi hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja terbagi menjadi dua bentuk. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan syarat kerja, hak, dan kewajiban dalam perjanjian kerja serta pengawasan. Perlindungan represif disediakan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan yang berjenjang, dimulai dari perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Apabila gagal, penyelesaian dilanjutkan melalui mediasi tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Sebagai upaya terakhir, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang memiliki peran strategis, baik dalam upaya preventif melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, maupun dalam upaya represif sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Efektivitas perlindungan ini bergantung pada pengawasan yang tegas, kesadaran hukum para pihak, dan optimalisasi fungsi lembaga mediasi.