Perlindungan Hukum terhadap Penganut Kepercayaan Marapu Di Pulau Sumba (Studi Kasus: Kampung Adat Deri Kambajawa, Desa Umbu Pabal...

Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki pola hidup berdampingan antar sesama dengan berlandas pada prinsip toleransi dan kesatuan. Pada tanggal 7 november 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 97/PUU-XIV/2016 dan menjadi titik terang dari perjuangan para penganut aliran, secara spesifik putusan tersebut berkaitan dengan hak-hak konstitusional penganut kepercayaan. Meskipun telah mendapatkan legitimasi oleh negara, penganut aliran kepercayaan marapu masih dianggap kolot, kafir, sesat. Dinamika kehidupan penganut aliran kepercayaan marapu saat ini, adalah gambaran konkrit tentang bagaimana minimnya intervensi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, kesetaraan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan kepercayaan. Rumusan masalah ini meliputi apakah saja tantangan dan hambatan dalam melindungi hak-hak masyarakat penganut kepercayaan marapu dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindangan hukum terhadap penganut kepercayaan marapu. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tantangan apa saja yang dilalui dalam melindungi hak-hak masyarakat penganut kepercayaan marapu, serta bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan marapu. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat banyak hambatan seperti hambatan administrasi (Pembuatan Dokumen Kependudukan), hambatan pelayanan publik (Sektor Pendidikan dan Kesehatan), hambatan diskriminasi dan intoleransi dari masyarakat, dan belum optimalnya peran pemda Sumba Tengah dalam pengimplementasian kebijakan yang berpihak pada hak-hak penganut kepercayaan marapu.